Tomohon, CMN- Wali Kota Tomohon Caroll J A Senduk SH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka penarikan kembali Ranperda perubahan kedua atas Perda Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha serta penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2023.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Drs Johny Runtuwene DEA didampingi Wakil Ketua Erens Kereh AMKL, yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor DPRD Kota Tomohon, rabu (30/12/2022).
Wali Kota Caroll, pada kesempatan itu, orang nomor satu (1) di Kota Tomohon, Caroll Senduk memanjatkan puji dan syukur dengan diterimanya pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon tahun anggaran 2023.
“Apresiasi dan ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon. Tahapan pembahasan Ranperda APBD 2023 yang telah dilaksanakan dengan baik ini menunjukkan bahwa lembaga eksekutif maupun legislatif ingin membangun Kota Tomohon lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera ke depan,” kata Wali Kota Caroll.
Wali Kota Tomohon juga menyampaikan hal serupa terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin Sekretaris Kota Edwin Roring. Berbagai dinamika yang terjadi selama tahapan pembahasan Ranperda APBD 2023, sambung Walikota Caroll, merupakan wujud nyata sinergitas Pemkot dan DPRD Tomohon sebagai mitra kerja yang strategis dengan masukan - masukan yang konstruktif bagi pembangunan Kota Tomohon lebih baik ke depan. “Semoga bentuk tanggung jawab dan pengabdian kita ini akan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tomohon,” ujarnya.
Tambah Wali Kota Caroll, kita semua paham, APBD merupakan kebijakan fiskal yang utama bagi pemda. Dalam APBD, terdapat rumusan program terkait arah pembangunan dan skala prioritas. Penetapan program prioritas tersebut, kata Caroll Senduk, diambil dalam kerangka kepentingan terselenggaranya pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Melalui APBD, pemda harus memastikan anggaran yang dimasukan benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat,” tuturnya.
Supaya program tepat sasaran, Pemda Kota Tomohon mengupayakan agar dalam penyusunan Raperda APBD menggunakan pendekatan berbasis kinerja. Sehingga anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dapat tercapai.
“Kemudian penetapan APBD tepat waktu sangat penting, agar program dan kegiatan di perangkat daerah dapat berjalan efektif mulai dari awal Januari tahun 2023,” beber Wali Kota Caroll sapaan akrabnya.
Menurut Wali Kota Caroll, jika hal itu diwujudkan akan membuat pelaksanaan APBD dapat lebih optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Tomohon.
“Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setelah persetujuan bersama atas rancangan Raperda ini, kami akan menyampaikan dokumen raperda ini kepada Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) untuk dievaluasi,” tukasnya.
Wali Kota Caroll Senduk. Terpantau, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Johny Runtuwene, ketiga fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2023. Masing-masing oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Restorasi Nurani, maupun Fraksi Partai Golkar.
Wakil Ketua DPRD Tomohon Johny Runtuwene sebagai Pimpinan Rapat Paripurna berpesan kepada Wali Kota Caroll Senduk untuk segera menyampaikan Ranperda APBD 2023 kepada Gubernur Sulawesi Utara sehingga dapat dievaluasi sesuai aturan yang berlaku.
Tampak hadir, para anggota DPRD, perwakilan Polres Tomohon, perwakilan Dandim 1302 Minahasa, Perwakilan Kejari Tomohon, Sekot Edwin Roring SE ME bersama para pejabat eselon dua dan tiga Jajaran Pemkot. (MiRa)
