Tomohon|||CMN- Wali Kota Tomohon Caroll J A Senduk SH, melalui Wakil Wali Kota Wenny Lumentut SE memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Pengawasan Pemerintah. Kamis (03/06/2021), di Aula Inspektorat Kota Tomohon.
Dikatakan Wakil Wali Kota, Tahun 2021 adalah tahun percepatan penanggulangan covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk itu, pemerintah telah melakukan refocusing realokasi anggaran APBD pergeseran tahun 2021 menjadi sebesar Rp.650 miliar, serta telah mengusulkan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional kurang lebih Rp.300 miliar yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat, karena dikejar dengan waktu agar covid-19 cepat teratasi dan ekonomi bisa bangkit kembali.
Lanjut Wakil Wali Kota, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seluruh jajaran perangkat daerah Kota Tomohon serta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yakni
Pertama, percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah untuk terus ditingkatkan, terutama untuk proses usulan pinjaman dana pen/pemulihan ekonomi nasional yang sangat dibutuhkan daerah. Kepada kepala perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta direalisasikan dengan cepat dan akuntabel serta inspektorat daerah untuk dapat memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan.
Kedua, kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan, jangan sampai terjadi adanya program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasarannya. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu.
Ketiga, berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh apip (inspektorat kota, inspektorat provinsi, dan bpkp), terutama hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik, karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya.
“Saya tekankan kepada bapak-ibu kepala perangkat daerah bahwa tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan APIP dan BPK-RI. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum,” ujar Wakil Wali Kota.
Ditambahkan Wakil Wali Kota, di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, koreksi,memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya sehingga visi dan misi kami dapat tercapai dengan baik untuk tomohon maju, berdaya saing, dan sejahtera.
Pada rakor ini juga dilaksanakan Penandatanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2020 oleh Para Kepala Perangkat Daerah. (***)
